CARA PENANGGUHAN UPAH MINIMUM

CARA PENANGGUHAN UPAH MINIMUM

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 231 /MEN/2003

TENTANG TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai tata cara

penangguhan pelaksanaan upah minimum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu

ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya

Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik

Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi

Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai Pengupahan yang

Sama Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya

(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2153);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan

di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat

Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kabinet Gotong Royong.

Memperhatikan :

1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional

tanggal 31 Juli 2003;

2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 9

Oktober 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA TENTANG TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH

MINIMUM.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Upah minimum adalah upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur.

2. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah

atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Pengusaha adalah :

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

4. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh,

dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan,

yang bersifat bebas, terbuka mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab

guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan

pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan

keluarganya.

Pasal 2

(1) Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah

minimum.

(2) Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka

pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.

Pasal 3

(1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada

Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal

berlakunya upah minimum.

(2) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.

(3) Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja /Serikat Buruh

yang memiliki anggota lebih 50 % dari seluruh pekerja di perusahaan ,

maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam

perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2).

(4) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat

Pekerja/Serikat Buruh, maka yang berhak mewakili pekerja/buruh

melakukan perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang

memiliki anggota lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh

jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut.

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak

terpenuhi, maka serikat pekerja /serikat buruh dapat melakukan koalisi

sehingga tercapai jumlah lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari

seluruh jumlah pekerja / buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili

perundingan dalam menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2).

(6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau ayat (5)

tidak terpenuhi, maka para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat

buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara

proporsional berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan anggota masing

masing serikat pekerja/serikat buruh.

(7) Dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh,

maka perundingan untuk menyepakati penangguhan pelaksanaan upah

minimum dibuat antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mendapat

mandat untuk mewakili lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) penerima

upah minimum di perusahaan.

(8) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan

melalui perundingan secara mendalam, jujur, dan terbuka.

Pasal 4

(1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai

dengan :

a. naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat

pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang

bersangkutan;

b. laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan

rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;

c. salinan akte pendirian perusahaan;

d. data upah menurut jabatan pekerja/buruh;

e. jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang

dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;

f. perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir,

serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan

datang;

(2) Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh

akuntan publik.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila

diperlukan Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa

keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur

menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah

minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan

Pengupahan Provinsi.

Pasal 5

(1) Persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3) ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 (dua

belas) bulan.

(2) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan :

a. membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama,

atau;

b. membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama

tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau;

c. menaikkan upah minimum secara bertahap.

(3) Setelah berakhirnya izin penangguhan, maka pengusaha wajib

melaksanakan ketentuan upah minimum yang baru.

Pasal 6

(1) Penolakan atau persetujuan atas permohonan penangguhan yang

diajukan oleh pengusaha, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan penangguhan

secara lengkap oleh Gubernur.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir

dan belum ada keputusan dari Gubernur, permohonan penangguhan

yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (1), maka permohonan penangguhan dianggap telah disetujui.

Pasal 7

(1) Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian,

pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah sebesar upah yang

biasa diterima pekerja/buruh.

(2) Dalam hal permohonan penangguhan ditolak Gubernur, maka upah

yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, sekurangkurangnya

sama dengan upah minimum yang berlaku terhitung mulai

tanggal berlakunya ketentuan upah minimum yang baru.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala peraturan perundangundangan

yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

lagi.

Pasal 9

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2003

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JACOB NUWA WEA

image : articles.moneycentral.msn.com